Parlemen Muda


Sinergi Keberagaman Penduduk dan Negara Hukum Indonesia

Undang-Undang dasar 1945 telah mengalami perubahan-perubahan mendasar. Dalam perjalanannya, kini jumlah materi muatan UUD 1945 seluruhnya mencakup 199 butir ketentuan. Dengan demikian, meskipun namanya tetap merupakan UUD 1945, tetapi dari sudut isinya UUD 1945 pasca Perubahan Keempat tahun 2002 sekarang ini sudah dapat dikatakan merupakan Konstitusi baru sama sekali dengan nama resmi “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Dengan kenyataan itu penting disadari bahwa sistem ketatanegaraan Indonesia telah mengalami perubahan-perubahan yang sangat mendasar. Perubahan-perubahan itu juga memengaruhi struktur dan mekanisme struktural organ-organ negara Republik Indonesia. Banyak pokok-pokok pikiran baru yang diadopsikan ke dalam kerangka UUD 1945. Empat diantaranya adalah (a) penegasan dianutnya cita demokrasi dan nomokrasi secara sekaligus dan saling melengkapi secara komplamenter; (b) pemisahan kekuasaan dan prinsip “checks and balances’” ; (c) pemurnian sistem pemerintah presidential; dan (d) penguatan cita persatuan dan keragaman dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Negara Indonesia merupakan negara yang berpenduduk terbesar keempat di dunia. Komposisi penduduknya sangat beragam, baik dari suku bangsa, etnisitas, anutan agama, maupun dari segi-segi lainnya. Wilayahnya pun sangat luas, terdiri atas pulau besar dan kecil, tiga puluh satu provinsi dengan keadaan geografis yang berbeda. Banyak daerah agraria dan juga daerah-daerah pesisir. Kompleksitas dan keragaman itu sangat menentukan peta konfigurasi kekuatan-kekuatan politik dalam masyarakat, sehingga tidak dapat dihindari keharusan berkembangnya sistem multi-partai dalam sistem demokrasi yang hendak dibangun.

Realitas menyatakan bahwa keberagaman kehidupan bangsa Indonesia justru membutuhkan sistem pemerintahan yang kuat dan stabil. Indonesia menganut kekuasaan tertinggi di tangan rakyat. Kedaulatan rakyat Indonesia itu diselenggarakan secara langsung dan melalui sistem perwakilan. Secara langsung, kedaulatan rakyat itu diwujudkan dalam tiga cabang kekuasaan yaitu Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif yang tercermin dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat yang terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah; presiden dan wakil presiden ; dan kekuasaan Kehakiman yang terdiri atas Mahkamah Konstitusidan Mahkamah Agung.

Penyaluran kedaulatan rakyat secara langsung (direct democracy) dilakukan melalui pemilihan umum untuk memlih anggota lembaga perwakilan dan memilih Presiden dan Wakil presiden. Disamping itu, kedaulatan rakyat dapat pula disalurkan melalui pelaksanaan hak dan kebebasan berpendapat, hak atas kebebasan pers, hak atas kebebasan informasi, kebebasan pers, hak atas kebebasan berorganisasi dan berserikat serta hak-hak asasi lainnya yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar. Namun, prinsip kedaulatan rakyat yang bersifat langsung itu hendaklah dilakukan melalui saluran-saluran yang sah sesuai dengan prosedur demokrasi (procedural democracy). Sudah seharusnya lembaga perwakilan rakyat dan lembaga perwakilan daerah diberdayakan fungsinya dan pelembagaannya, sehingga dapat memperkuat sistem demokrasi yang berdasar atas hukum (demokrasi Konstitusional) dan prinsip negara hukum yang demokratis tersebut di atas.

Pemerintah berperan penting untuk mengakomodasi penyaluran kedaulatan rakyat. Mulai dari pemerintah daerah hingga pemerintah pusat bertanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan yang telah dibuat dan mengayomi semua urusan penduduk Indonesia.

Pemerintah juga tidak serta merta dalam melaksanakan tugasnya. Dilakukannya penentuan kebijakan pokok pemerintahan dan pengaturan ketentuan-ketentuan hukum berupa Undang-Undang dasar dan Undang-Undang serta sebagai representasi dalam menjalankan fungsi pengawasan (fungsi kontrol) terhadap jalannya pemerintahan, pelembagaan kedaulatan rakyat itu disalurkan melalui sistem perwakilan. Yaitu melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. Di daerah-daerah propinsi dan kabupaten/kota, pelembagaan kedaulatan rakyat itu juga disalurkan melalui sistem perwakilan, yaitu melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Bersamaan dengan itu, negara Indonesia juga disebut sebagai Negara Hukum (Rechtstaat), bukan Negara Kekuasaan (Machtstaat). Di dalamnya terkandung pengertian adanya pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi, dengan dianutnya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar, adanya jaminan-jaminan hak asasi manusia dalam Undang-Undang dasar, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum, serta menjamin keadilan bagi setiap orang termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa. Dalam paham Negara Hukum yang demikian itu, pada hakikatnya hukum itu sendirilah yang menjadi penentu segalanya. Negara Hukum juga diyakini adanya pengakuan bahwa hukum itu mempunyai kedudukan tertinggi (supremacy of law), adanya persamaan dalam hukum dan pemerintah (equality before the law), dan berlakunya asas legalitas dalam segala bentuknya dalam kenyataan praktek (due process of law).

Namun demikian, harus pula ada jaminan bahwa hukum itu sendiri dibangun dan ditegakkan menurut prinsip-prinsip demokrasi. Karena prinsip supremasi hukum dan kedaulatan hukum itu sendiri pada pokoknya berasal dari kedaulatan rakyat. Oleh sebab itu, prinsip negara hukum hendaklah dibangun dan dikembangkan menurut prinsip-prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat (democratische rechtsstaat). Hukum tidak boleh dibuat, ditetapkan, ditafsirkan dan ditegakkan dengan tangan besi berdasarkan kekuasaan belaka. Puncak kekuasaan hukum itu diletakkan pada konstitusi yang pada hakikatnya merupakan dokumen kesepakatan tentang sistem kenegaraan tertinggi. Bahkan, dalam sistem presidensil yang dikembangkan, konstitusi itulah yang pada hakikatnya merupakan Kepala Negara Republik Indonesia yang bersifat simbolik (symbolic head of state), dengan keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai penyangga atau ‘the guardian of the Indonesian constitution’.

Prinsip kedaulatan yang berasal dari rakyat tersebut di atas selama ini hanya diwujudkan dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat yang merupakan penjelmaan seluruh rakyat, pelaku sepenuhnya kedaulatan rakyat, dan yang diakui sebagai lembaga tertinggi negara dengan kekuasaan yang tidak terbatas.

Dari Majelis inilah, kekuasaan rakyat itu dibagi-bagikan secara vertikal ke dalam lembaga-lembaga tinggi negara yang berada dibawahnya. Karena itu, prinsip yang dianut disebut sebagai prinsip pembagian kekuasaan (distribution of power). Akan tetapi, dalam Undang-Undang dasar hasil perubahan, prinsip kedaulatan rakyat tersebut ditentukan dibagikan secara horizontal dengan cara memisahkannya (separation of power) menjadi kekuasaan-kekuasaan sebagai fungsi lembaga-lembaga negara yang sederajat dan saling mengendalikan satu sama lain berdasarkan prinsip ‘checks and balaces’.

Cabang kekuasaan legislatif tetap berada di Majelis Permusyawaratan Rakyat, tetapi majelis ini terdiri dari dua lembaga perwakilan yang sederajat dengan lembaga negara lainnya. Untuk melengkapi pelaksanaan tugas-tugas pengawasan, disamping lembaga legislatif dibentuk pula Badan Pemeriksa Keuangan. Cabang kekuasaan eksekutif berada ditangan Presiden dan Wakil Presiden. Untuk memberikan nasehat dan saran kepada Presiden dan Wakil Presiden, dibentuk pula Dewan Pertimbangan Agung. Sedangkan cabang kekuasaan kehakiman dipegang oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

Majelis Permusyawaratan Rakyat tetap merupakan rumah penjelmaan seluruh rakyat yang strukturnya dikembangkan dalam dua kamar, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Oleh karena itu, prinsip perwakilan daerah dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus dibedakan hakikatnya dari prinsip perwakilan rakyat dalam Dewan Perwakilan Rakyat.

Penting bagi Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai lembaga legislatif atau perwakilan rakyat untuk memiliki orang-orang yang berkompeten di dalamnya. Sebagai lembaga yang mengawasi pemerintah (eksekutif) dewasa ini aparat legislatif di Indonesia berlatar belakang heterogen. Kesamaan latar belakang tentu tidak menjamin kesuksesan dalam pelaksanaan tugasnya. Namun keberagaman ini begitu merugikan rakyat. Ada anggota legislatif dengan latar belakang pekerja seni (Actor/actrees) dengan sedikit kompetensi tentang kenegaraan. Ada anggota aktif yang hanya bermotivasi untuk mencari kekayaan dan ada pula anggota aktif yang berhasil masuk ke dalam jajaran lain dengan bermodal uang banyak hanya untuk mendapatkan prestis atau gengsi.

Ketidak seimbangan kompetensi internal inilah yang mengakibatkan terjadinya penyimpangan-penyimpangan yang merugikan rakyat seperti pembahasan RUU yang tidak selesai hingga kasus KKN. Sebagai anggota parlemen penting dimiliki pengetahuan dan kompetensi tentang regulasi ketatanegaraan dan SDM serta SDA yang terkandung di dalam negara Indonesia.

Maksudnya ialah agar seluruh aspirasi rakyat benar-benar dapat terepresentasikan ke dalam Majelis Perusyawaratan Rakyat yang terdiri dari dua pintu. Kedudukan Majelis Pemusyawaratan Rakyat yang terdiri dari dua lembaga perwakilan itu itu adalah sederajat dengan Presiden dan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Ketiga cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif itu sama-sama sederajat dan saling mengontrol satu sama lain sesuai dengan prinsip ‘Check and balances’. Dengan adanya prinsip ‘Check and balances’ ini, maka kekuasaan negara dapat diatur, dibatasi dan bahkan dikontrol dengan sesebaik-baiknya, sehingga penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penyelenggara negara ataupun pribadi-pribadi yang kebetulan sedang menduduki jabatan dalam lembaga-lembaga negara yang bersangkutan dapat dicegah dan ditanggulangi dengan sebaik-baiknya.


M. Rasyid Aziz

Jurusan Teknik Elektro dan Teknologi Informasi, Teknik Elektro, Fakultas Teknik

Universitas Gadjah Mada


This Essay I made belongs to 'Parlemen Muda 2011' Parlement Educating and Sharing to college Student presented by Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. I couldn't join this event because of failed in audition. I believe there are many competent politicians who work for making Indonesia better. We Believe Indonesia can !!!!

1 komentar:

Satrio Wiavianto mengatakan...

Woh, aziz lo apply buat jadi parlemen muda ya.
Gpp ziz, walaupun gagal mungkin tahun depan bisa,
dalam jalan menuju kesuksesan tuh pasti ada kegagalan, dimana kita harus berhenti, belajar, dan stand up lgi untuk maju kedepan. Semangat ziz!

Posting Komentar